Penundaan Pembatasan BBM dinilai akan memakan Subsidi Rp 6 Triliun

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo penundaan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi akan membebani anggaran subsidi dalam APBN 2011 hingga Rp 6 triliun. Angka tersebut diperoleh dengan memperhitungkan asumsi harga minyak dunia sebesar 80 dolar AS per barel dan terus memperhatikan dan memantau kondisi politik di negara-negara Afrika Utara.

Komitmen pembatasan dibutuhkan agar penerima BBM bersubsidi adalah masyarakat menengah ke bawah yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima subsidi. Selain itu, Kementerian Keuangan masih mengharapkan pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan agar tidak menambah volume subsidi 38,5 juta kiloliter yang didistribusikan melalui Pertamina.

Beliau juga menjelaskan pemerintah akan membuat strategi pengendalian yang lebih efektif dengan mendorong penerimaan gas alam dan menjaga batasan anggaran yang sehat apabila pembatasan telah diberlakukan.

sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/02/24/166002-penundaan-pembatasan-bbm-gerus-nilai-subsidi-rp-6-triliun

Menurut Hatta Radjasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, ada kemungkinan mundurnya pelaksanaan pembatasan premium. Beberapa Faktor Pertimbangannya antara lain :

1.harga minyak dunia yang melambung,
2.dampak pembatasan terhadap inflasi,
3.belum siapnya prasarana penunjang.

Dan terkait lonjakan harga minyak dunia, menurut Hatta Radjasa Pemerintah dan Pertamina belum berencana menaikkan harga.

80 % Angkutan Perusahaan di Sampit Gunakan BBM Bersubsidi

SAMPIT, KALTENG - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menilai 80 persen angkutan perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Angka itu kami temukan berdasarkan hasil survei lapangan ke sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroprasi di wilayah Kotawaringin Timur," kata Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu, di Sampit, Kamis (27/1).

Sementara koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kotawaringin Timur Audy Valend mengatakan, tim gabungan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi terdiri dari Depo Pertamina Cabang Sampit, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Organda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub) dan LSM.

sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/01/27/160934-waduh-80-angkutan-perusahaan-di-sampit-gunakan-bbm-bersubsidi

Distribusi BBM Salah Sasaran???

Pertamina pangkal pinang menduga distribusi bbm bersubsidi di pangkal pinang salah sasaran. Seperti Manajer Penjualan Pertamina Area Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Jambi M Sofyan, yang dituturkan premium dan solar di SPBU tidak hanya dibeli konsumen murni. Diduga, banyak pembeli yang mengisi tangki berulang-ulang.
Ia mengatakan, penelitian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menunjukkan rasio pasokan BBM dan jumlah kendaraan di Bangka Belitung tidak normal. Kuota BBM sudah lebih tinggi dibandingkan jumlah kendaraan. "Jika masih ada kelangkaan, sangat patut diduga bukan dibeli konsumen murni,"

Subsidi oh subsidi

judul di atas bukan merupakan suatu judul sinetron ataupun film. tapi merupakan lebih kepada pengharapan masyarakat terhadap kewajiban negaranya. dimana itu merupakan hak dari setiap warga negaranya. di sisi lain subsidi perlu dilakukan pengawasan agar tepat akan sasaran, hal tersebut yang akan di coba oleh Pemerintah dan Pertamina, dimana akan di coba dilakukan pengaturan terhadap BBM subsidi, namun hal itu masih menunggu kajian. Dirut Pertamina dan Dirjen MinyaK dan gas telah membentuk kelompok kerja bersama.
wacana yang merebak saat ini adalah pembatasan penggunaan BBm subsidi pada kendaraan roda empat atau mobil. kalau saya boleh memberi saran jangan dibatasi untuk penggunaannya akan tetapi coba kita kaji untuk pembatasan ekspor bahan mentah bbm bersubsidi, yang nantinya akan kita olah sendiri untuk memenuhi kebetuhan BBM masyarakat.